Pemerintah RI-Federasi Rusia Sepakati Perjanjian Ekstradisi

DENPASAR - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, bersama Menteri Hukum Federasi Rusia, Konstantin Chuichenko menandatangani perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia (RI) dengan Federasi Rusia di Bali, Jumat (31/03/2023).

Baca juga: Bentuk Kerjasama, Wali kota Bitung Teken MoU Bersama Balai Standarisasi Jasa Pelayanan Industei Manado

 

Yasonna menyebut bahwa perjanjian ini merupakan instrumen penting bagi pemerintah RI dalam berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi di bidang penegakan hukum, keamanan, dan keadilan.

Baca juga: Bakamla RI Bersama Malaysia Persiapkan Operasi di Selat Malaka

 

“Ini juga menunjukkan tekad kita bersama untuk memerangi kejahatan transnasional, dan memastikan bahwa penjahat tidak dapat mencari perlindungan di negara lain, ” tegas Yasonna.

Baca juga: Bentuk Dukungan, Maurits Tindaklanjuti Kerjasama Program Merdeka Belajar Bersama Kementeian Pendidikan RI

 

Penandatanganan perjanjian ekstradisi ini sejalan dengan komitmen pemerintah RI untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas batas negara dengan negara-negara mitra. Penandatanganan ini pun melanjutkan capaian kesuksesan atas ditandatanganinya perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) antara RI dan Rusia di Moskow, pada 13 Desember 2019.

Baca juga: Dorong Digitalisasi UMKM Bitung, Maurits Gandeng PT Telkom Indonesia Jalin Kerjasama

 

Selain itu, lanjut Yasonna, jaringan kriminal kini menjadi semakin canggih, mampu beradaptasi dengan teknologi baru, bahkan mengeksploitasi kerentanan dalam masyarakat.

Baca juga: TNI AL Perkuat Kerja Sama Militer Dengan AL Filipina

 

“Menurut statistik terbaru, kejahatan terorganisir transnasional menghasilkan sekitar $1, 5 triliun dalam bentuk pendapatan ilegal setiap tahun, dengan aktivitas mulai dari perdagangan narkoba, kejahatan dunia maya, dan pencucian uang, ” ucapnya.

 

Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia dan Rusia telah bekerja sama secara erat dalam beberapa tahun terakhir untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir.

 

Baca juga: Bantu Masyarakat Miskin, Maurits Teken MoU Bersama PT. Asegar

“Kerja sama kami, mulai dari deportasi dan ekstradisi para buronan, telah membuahkan banyak keberhasilan, ” kata Yasonna. “Di sisi lain, kami juga secara aktif memenuhi permintaan ekstradisi dari Pemerintah Federasi Rusia sejak tahun 2017, ” lanjutnya.

 

Meskipun mekanisme pemulangan para pelaku tindak pidana juga dapat dilakukan melalui mekanisme deportasi dan kerja sama keimigrasian, namun kerja sama ekstradisi tetap menjadi opsi yang utama karena ekstradisi bersifat formal dan mengikat.

 

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Rusia yang baru saja ditandatangani merupakan perjanjian ekstradisi pertama yang dimiliki Indonesia dengan negara di Benua Eropa.

Baca juga: Plt Kalapas Permisan Nusakambangan Pimpin Rapat Ka-UPT se-Nusakambangan Rencana Bangun Tugu PIPAS

 

Posisi strategis Rusia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB, G20, serta Eurasian Economic Union diharapkan dapat dimanfaatkan oleh RI untuk membangun reputasi dan kredibilitas dalam hal keamanan dan penegakan hukum, serta membuka jaringan kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara yang telah memiliki kerja sama dengan Rusia. (***)

Siaran Pers Kemenkumham