BITUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambangi Kantor Walikota Bitung, Kedatangan tim inipun sangat di apresiasi Walikota Bitung dan jajaran.
Hal itu disampaikan Kabag humas dan Protokol Pemkot Bitung Albert Segius, bahwa menurutnya itu lebih membuka pemahaman mengenai tibdak pidana Korupsi, apalagi kata dia ada aturan baru mengenai tindak pidana korupsi.
Baca juga:
Tony Rosyid: Warga Jakarta Berlimpah Subsidi
|
“Kedatangan tim KPK ini untuk Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi dengan Pemkot Bitung, sehingga ada yang pejabat yang bertanya agar kedepan jangan salah mengambil keputusan." Kata sergius, Kamis (27/07/2023)
Menurut Kabag Protokol ini bahwa Kunjungan ini bersifat koordinasi karena pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
Lanjutnya, Nah dengan berkoordinasi seperti ini pemkot Bitung justru bersyukur sebab para pejabat akan tau apa yang bisa dilakukan dan mana yang tidak, karena persoalan korupsi bukan hanya soal kerugian negara, namun bisa juga karena kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara.
" Pertemuan Pemkot dan tim KPK adalah rapat koordinasi, jadi hanya koordinasi Supervisi dan penvegahab Korupsi atau Korsupgah MVP KPK, tidak hal lain, " tegasnya
" Soal pertemuan, itu dilakukan tertutup, karena memang agendanya internal namun Pemkot bicara dengan KPK itu terbuka apa adanya." Sambungnya menambahkan
Sementara itu, hadir dalam pertemuan itu, Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bitung didampingi Sekretaris Daerah, Rudy Theno, Inspektur, Yoke Senduk, Kepala Bappeda, Sifri Mandak, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Franky Sondakh dan Kepala Dinas PUTR, Rizal Sompotan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Fonny Tumundo, Kepala Dinas Kesehatan, dr Pitter Lumingkewas, Kepala Dinas Sosial, Leddy Ambat dan Kabag PBJ, Fredrik Karinda. (AH)